Tupoksi

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;

2. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja bawahannya.

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

3. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan;

5. Pemberdayaan masyarakat;

6. Pelayanan masyarakat;

7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

9. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

10. Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kelurahan;

11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan               pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,               kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web         site Pemerintah Daerah;

17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

4. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;

7. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; pengelolaan anggaran dan retribusi;

8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

10. Pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;

11. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

12. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara        periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web         site Pemerintah Daerah;

14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum      di tingkat Kelurahan;

2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;

4. Penyusunan monografi kelurahan;

5. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

6. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

7. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

8. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;

9. Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;

10. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;

11. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;

12. Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;

13. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di                   tingkat Kelurahan;

14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat       dan pembangunan ditingkat Kelurahan;

2. Pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;

5. Penyusunan profil Kelurahan;

6. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan,                      perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;

7. Fasilitasi pembangunan partisipatif; 8. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;

8. Fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;

9. Pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;

10. Pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;

11. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan,                       peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;

12. Pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional;

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat         di tingkat Kelurahan;

2. Pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;

4. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan                  perempuan;

5. Pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;

6. Pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;

7. Pelaksanaan administrasi dan pemberian pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);

8. Pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;

9. Pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;

10. Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;

11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;

12. Pendataan masalah kesejahteraan sosial;

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas                 pelayanan umum di tingkat Kelurahan;

2.Pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu                Susunan Keluarga dan  keterangan penduduk lainnya;

3. Pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;

4. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

5. Pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;

7. Pelaksanaan administrasi kependudukan;

8. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya;